NEWS

Wednesday, 1 February 2017

CAMAT DAN KEPALA DESA SE-KECAMATAN MONCONGLOE PAPARKAN POTENSI PENAMBAHAN PAD SEKTOR PBB DI WILAYAHNYA

Pemerintah Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros bersama aparat pemerintah Desa Se Kecamatan Moncongloe memaparkan potensi wilayah pengembangan pembangunan di wilayahnya masing-masing di ruang rapat Bupati Maros, rabu (1/2/2017).

Dalam pemaparan yang disaksikan langsung Bupati Maros, HM. Hatta Rahman MM itu, sekaligus menjadi bahan laporan dan evaluasi pemasukan pajak Bumi dan Bngunan Tahun 2016 yang dinilai masih sangat minim penyetorannya ke Dispenda Maros.

Selain Bupati, rapat tersebut juga dihadiri Kabag Keuangan Pemkab Maros, H A Takdir bersama staff keuangan, serta Camat Moncongloe bersama Jajaran staff dan Kepala Desa Se-Kecamatan Moncongloe.

Pemerintah Desa dan Kecamatan Moncongloe Maros usai pemaparan dan rapat evaluasi di ruang rapat kantor Bupati Maros (1/2/2017) (dok. ist)

Camat Moncongloe, A. Parenrengi kepada wartawan menjelaskan, tanggapan Bupati Maros terkait hal ini, beliau sangat merespon dengan baik pemaparan tersebut sehingga kedepannya akan dilakukan pemetaan blok lokasi masing-masing wilayah desa Se-Kabupaten Maros sehingga bisa memaksimalkan PAD disektor pajak bumi dan bangunan.

Sementara, salah seorang Kepala Desa, yakni Kepala Desa Moncongloe Lappara, Mansyur SH, dalam pertemuan itu mengungkapkan jumlah badan usaha yang punya potensi mengangkat PAD Maros di sektor pajak dalam hal ini pengembang perumahan yang ada di di desa Moncongloe Lappara saat ini terdata 12 pengembang perumahan yang telah melakukan pembangunan maupun sementara proses membangun. 

Namun diakui Mansyur ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam penagihan PBB tahun 2016 diantaranya ada obyek tapi tidak bisa tertagih subyek pajaknya karena berada diluar provinsi. Selain itu wajib pajak enggan membayar SPPT PBB nya karena tercetak atas nama pengembang padahal user sudah memiliki sertifikat atas namanya.

Mansyur juga mengungkapkan masih ada beberapa wilayah perumahan yang SPPT PBB nya tercatat tanah kosong padahal sudah terbangun dan telah dihuni pemilik. Selain itu, kendala lainnya karena adanya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tertera di SPPT PBB sudah tidak sebanding harga yang sekarang.

Untuk itu, Mansyur dalam pemaparannya menyampaikan berbagai kendala tersebut sebagai bahan laporan agar untuk proses penetapan NJOP tahun 2017 dan 2018 yang akan datang bisa diperbaiki sekaligus merasionalkan penagihan pajak tahun 2017 dengan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak yang tepat dan benar.

Selain Kecamatan Moncongloe, kecamatan lain bersama perangkat desa dan kelurahannya masing-masing telah dijadwalkan mengikuti rapat dengan agenda yang sama di ruang rapat Bupati Maros.(maros fm news department)
 
Copyright © 2014 107,3 Maros FM, Spirit Butta Salewangang. Designed by Radio Butta Salewangang (BS FM).